Pesta Pencuri dan Tradisi Korupsi - Perspektif Seno Gumira Ajidarma

Gambar terkaitAdegan Pesta Pencuri Karya Jean Annoulih oleh Teater ISI, Sutradara Desi susanti
 

“Mereka adalah para pencuri. Ya, pencuri yang sebenar-benarnya pencuri. Mereka mencuri hak rakyat dengan berbagai macam taktik dan daya. Mereka pencuri. Lalu kenapa? Mereka tak punya lagi rasa kehormatan manusia. Mereka pun merasa bangga dengan topeng yang berubah-ubah demi kerakusan mencuri apapun milik negara. Dan, hei, di gedung parlemen ada pesta pencuri !!!” (Galaberita - Nyuplik nyadur dari naskah drama “Le Bal Des Voleurs” karya Jean-Annoulih)

 
Berikut ini perspektif sastrawan Seno Gumira Ajidarma:

Kasus korupsi e-KTP, helikopter AW 101, auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Muncul sebagai berita berturut-turut seperti antrean bebek. Apakah terlalu keliru jika saya teringat judul Pesta Pencuri?


Asrul Sani pada 1976 menggunakan judul itu ketika menerjemahkan lakon Thieves' Carnival karya Jean Anouilh (1910-1987), yang diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris oleh Eric Bentley. Pesta pencuri! Mengapa tidak? Bukankah itu berlangsung sejak Reformasi 1998 setelah pencuri terbesar disingkirkan dari gelanggang? Ibarat kata, dulu korupsi dilakukan oleh sebuah rezim (sehingga tiada tuntutan ketika masih berkuasa), kini korupsi dilakukan oleh semua orang dan menyibukkan KPK. Enggak mau rugi!

Benarkah ini masalah moral? Artinya, benarkah para koruptor ini sungguh-sungguh bejat? Dalam analisis tentang korupsi di Indonesia pada awal Orde Baru, yakni pada 1971, terdapat klasifikasi korupsi seperti berikut: (1) manipulasi besar di puncak dan (2) metode suap, yakni ketika turun ke bawah dalam bentuk "uang kilat" alias "uang semir" maupun "uang rokok". Dengan kata lain, terdapat pembedaan kualitatif antara korupsi tingkat tinggi dan korupsi tingkat rendah--dari tingkat nasional sampai ke desa.

Sepintas lalu, yang pertama lebih urgen untuk "langsung ditangkap" dan menimbulkan gelombang berita sensasional karena pelakunya tidak terduga. Klasifikasi pertama ini memang langsung merugikan dan seperti lebih tergolong kategori "mencuri"--di sinilah istilah "moral bejat" itu biasa ditimpakan. Namun perhatikan sejumlah penjabaran klasifikasi kedua: (a) pengalihan dana yang berada di bawah pengawasan; (b) menggunakan wewenang resmi untuk memerintahkan pembayaran uang tidak resmi pihak swasta, yang berusaha mendapat hak istimewa atau bantuan pemerintah; (c) pembayaran pribadi pengganti pajak atau demi pemberian izin--yang kedua ini pertaruhannya legitimasi pemerintah, di samping kerugian negara tetap besar.

Para pemimpin antikorupsi, pada 1970-an itu, disebut lebih tersita perhatiannya kepada yang pertama, padahal disebutkan pula bahwa orang jauh lebih sedikit terlibat dalam pencurian langsung dengan terbuka dibandingkan dengan penyuapan. Mengapa begitu? Kemudahan administratif dan "keterjangkauan penangkapan" disebut mempengaruhi pilihan itu. Kondisi semacam itu mengundang kritik: pilihan ini merupakan kasus prioritas yang salah tempat (Smith, 1971: 21-40).

Jika pendekatan ini masih berlangsung, bahwa korupsi para bos tentu lebih besar daripada korupsi sistemik yang melibatkan berjuta-juta pegawai rendah, analisis mutakhir dari sudut pandang sejarah menunjukkan bahwa krisis finansial pada 1786 membuka pintu bagi Revolusi Prancis dan kehancuran sistem kerajaan. Ini menjadikan isu korupsi bukan hal yang ringan, tidak bisa dimaafkan, dan tidak bisa dibiarkan karena langsung menyangkut keselamatan negara (Carey dalam Carey & Haryadi, 2016).

Dalam konteks Indonesia, variabel sejarah menunjukkan sejumlah faktor yang membuat korupsi terjadi: (1) kebijakan Vereenigde Oost-Indische Compagnie(VOC) alias Kumpeni memberi gaji terlalu rendah kepada pegawai setempat, mempermudah metode suap dalam pengawasan dari negara asal yang terlalu lemah; (2) kebangkrutan Kumpeni yang membuatnya diganti Gubernur Jenderal Belanda pada pergantian abad ke-19, membuat praktik terlarang meluas tanpa bisa dihindari--bandingkan dengan "pesta pencuri" sejak Reformasi 1998; (3) uang jasa dan pembayaran tradisional pejabat pribumi aristokratis yang diganti gaji dari Belanda membuat pejabat pribumi tidak punya pilihan selain menggunakan cara-cara tidak sah untuk mempertahankan gaya hidupnya (Day, 1966).

Adapun tesis Soemarsaid Moertono (1922-1987) perihal tata negara Kerajaan Mataram abad ke-16 hingga ke-19 telah menunjuk fakta yang menjadi latar belakang dengan melampirkan piagam jabatan bekel. Terungkap bahwa bekel harus membayar uang pungutan kepada raja, kewajiban khusus kepada lurah, sumbangan pesta putri raja, dan sebagainya (Moertono, 1985: 167), yang tidak dengan jelas menegaskan keterpisahan pribadi dan pemerintah. Aturan ini menjadi "tradisi", yang mungkinkah membuat pemahaman "korupsi", bahkan sampai abad ke-21 hari ini belum juga dikenali sebagai kebersalahan? Setelah dua abad, lebih dari keterlaluan jika ketidaktahuan atas peralihan wacana itu--dari kerajaan, jajahan, ke republik--sengaja dan tak sengaja dilestarikan.

Apakah dengan begitu pula lantas korupsi sistemik membebaskan para pencuri dari tanggung jawab moralnya? Dalam lakon Pesta Pencuri terdapat ujaran berikut: "…. waktu Tuhan menciptakan pencuri, Ia harus mempereteli beberapa miliknya, lalu Ia ambil dari mereka rasa kehormatan manusia yang jujur."
 
 
Seno gumira.jpg
 
Seno Gumira Ajidarma, lahir di Boston, Amerika Serikat, 19 Juni 1958; adalah seorang sastrawan. Beberapa buku karyanya adalah Atas Nama Malam, Wisanggeni—Sang Buronan, Sepotong Senja untuk Pacarku, Biola tak Berdawai, Kitab Omong Kosong, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, dan Negeri Senja. Sejak 2014, dia meluncurkan blog bernama PanaJournal.com tentang human interest stories bersama sejumlah wartawan dan profesional di bidang komunikasi.


Pesta Pencuri dan Tradisi Korupsi
tempo.co Senin, 12 Juni 2017




Untuk Akses Lebih Stabil Silakan Menginstall Aplikasi GalaBerita di Ponsel Android Anda