Mengapa Menteri Tjahjo Norak, Ancam Tarik Diri dari Pembahasan RUU Pemilu

Apabila presidential threshold nol persen, partai-partai besar (dan partai pendukung utama Presiden Jokowi) bisa kurang gigi dan ngedrop posisi tawarnya dalam proses penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Logika gampangnya begitu.


Hasil gambar untuk menteri dalam negeri tjahjo kumolo

Pemerintah ngotot menggunakan presidential threshold yang lama, yakni partai politik atau gabungan partai politik harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Kalau tidak (disetujui) dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Menarik diri, ada dalam aturan undang-undang," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. 

 
Apabila pemerintah menarik diri, maka pembahasan suatu UU tidak bisa dilanjutkan.

Pemilu 2019 mendatang pun harus diselenggarakan berdasarkan UU yang lama, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, serta UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam UU tersebut, presidential threshold sebesar 20-25 persen, sama dengan keinginan pemerintah saat ini.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, masalah yang ada tidak sesederhana seperti yang diucapkan Mendagri. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu lama memang masih berlaku.

"Tapi pemilu dalam undang-undang lama itu masih memisahkan pelaksanaan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Hasil pileg kemudian menjadi acuan parpol mengajukan pasangan calon presiden," ucap Yusril.

Berbeda dengan rencana penyelenggaraan pemilu 2019, di mana pileg dan pilpres dilaksanakan serentak. Artinya belum ada hasil perolehan parpol sebagai dasar untuk mengajukan pasangan calon presiden.

"Kalau belum ada, bagaimana caranya menentukan ambang batas 20 persen yang diinginkan pemerintah itu? Jadi sangat jelas, membicarakan ambang batas itu tidak relevan sama sekali," katanya.

Menurut Yusril, usulan penggunaan ambang batas berdasarkan perolehan suara hasil pemilu 2014 lalu juga tidak tepat. Sebab, ambang batas tersebut telah digunakan pada Pilpres 2014 lalu.
 
 
JPNN - Kompas - Galaberita